 |
Kerja sama SKK Migas dengan Pemkot Surakarta untuk pengembangan SDM
|
SURAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kota Surakarta Jawa Tengah
menandatangani nota kesepahaman untuk bersinergi mengembangkan sumber
daya manusia dan teknologi untuk pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi.
Sinergitas SKK Migas dan Pemerintah Kota Surakarta tersebut
diterjemahkan ke dalam kerjasama di bidang Pendidikan, pengembangan
sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (research and
development) serta bidang pengabdian masyarakat.
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas,
Rudi Satwiko dan Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Jumat
(17/9/2021) di Solo Technopark, Solo. Hadir dalam penandatanganan Nota
Kesepahaman ini, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan Ketua UPT Solo
Teknopark, Yudi Cahyantoro dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan karatekter
industri hulu migas adalah padat modal, menggunakan teknologi yang
tinggi dan penuh resiko karena cadangan migas yang akan dieksploitasi.
Oleh karena itu, SKK Migas kemudian mengajak Solo Technopark
bekerjasama, dengan mempertimbangkan potensial yang ada untuk membangun
kapasitas nasional.
“Salah satu tantangan adalah bagaimana memaksimalkan kapasitas nasional.
Oleh karena itu kami sangat tertarik membawa tehnologi hulu migas untuk
bisa dikerjasamakan dengan Solo Technopark,” kata Dwi Soetjipto.
Ke depan, kegiatan industri hulu migas Indonesia akan meningkat karena
Indonesia telah memastikan sektor gas menjadi penopang energi transisi,
pada saat Indonesia aktif mengembangkan energi baru terbarukan. Dengan
pencanangan ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara berani
mencanangkan peningkatan Produksi pada tahun 2030.
"Kita memiliki potensi, karena Indonesia memiliki 128 cekungan
hidrokarbon dan saat ini yang berproduksi baru 20 cekungan, sehingga
potensinya masih cukup besar,” kata Dwi optimis.
Selain meningkatkan produksi, target multiplier effect menjadi target
yang ingin dicapai. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah. Oleh
karena itu beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan Proyek
Abadi Masela ada di darat atau Onshore, bukan di laut atau Offshore.
“Penetapan lokasi Onshore ini dilakukan agar dapat memaksimalkan
multiplier effect, antara lain penyerapan tenaga kerja, “ kata Dwi. (*/kg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar