Keempat destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah
tersebut mencakup Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat
dan Wakatobi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang gencar menggaungkan potensi
pariwisata Tanah Air pasca pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah
dengan mempromosikan 4 destinasi super prioritas di Indonesia tersebut.
“Rapat ini untuk meningkatkan kualitas draf yang sudah disusun selama
beberapa tahun. Semua yang kita bahas dari pembangunan infrastruktur,
pembangunan kawasan, pembangunan perkotaan, SDM nya dan lain-lain, saya
kira itu yang menjadi pendekatan kita di dalam penyusunan rencana ini,”
kata Suharso Monoarfa di sela-sela rapat yang berlangsung di kantor
Kementerian PPN, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin,(10/4/2023).
Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak
pandemi karena kebijakan pembatasan mobilitas manusia. RIDPN/ITMP
dinilai menjadi pedoman untuk pengembangan pariwisata yang berdampak
luas, termasuk bagi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Isu utama pembangunan destinasi pariwisata yang banyak ditemui di
Indonesia; kualitas tata kelola destinasi yang rendah, kapasitas SDM
pariwisata yang masih rendah, kurang investasi di sektor pariwisata,
penurunan kualitas lingkungan, pelayanan pariwisata kurang prima,
keterbatasan aksesibilitas udara, darat dan laut, kurangnya
kesiapsiagaan terhadap bencana.
Pedoman pemulihan pariwisata ke depan dapat dilakukan di antaranya
dengan; meningkatkan daya saing dan membangun ketahanan pariwisata;
meningkatkan investasi, inovasi dan transformasi digital pariwisata.
“Pariwisata Indonesia diperkirakan pulih pada 2025, tentu didorong oleh
kesehatan global yang membaik serta peningkatan mobilitas masyarakat,
terutama wisatawan nusantara,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh Direktur
Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
Gunawan Eko Movianto yang hadir pada rapat tersebut mengatakan,
Kemendagri telah menyiapkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah (Pemda)
dalam mendukung pelaksanaan pariwisata.
Kebijakan itu merupakan Permendagri 90/2019 dan Kepmen 050/2021 tentang
kodefikasi program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran.
“Hal ini agar mempermudah Pemda dalam mengalokasikan APBD (Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah) sesuai kewenangan dinas-dinas terkait,” ujar
Gunawan. (*/kg)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar