Ketua MPR Dorong Capres Terpilih Tingkatkan Kesejahteraan Guru

 BANJARNEGARA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan para kontestan Capres - Cawapres apabila nanti memenangkan Pilpres, harus langsung tancap gas dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

Sekaligus mempercepat proses pengangkatan status 1 juta lebih guru honorer menjadi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keberpihakan pada status dan kesejahteraan guru merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sangat naif jika menuntut tingginya kualitas pendidikan, namun di sisi lain status dan kesejahteraan guru tidak diperhatikan. 

"Mengingat hingga saat ini masih ada daerah yang tunjangan penghasilan gurunya lebih rendah dari petugas kebersihan. Padahal, profesi guru sangat mulia, sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa dalam mempersiapkan masa depan bangsa yang gemilang. Besarnya jiwa pengabdian dan pengorbanan guru, ibarat lilin di tengah kegelapan yang demi memberikan jalan terang bagi anak didik yang dikasihinya, ia merelakan dirinya meleleh dan luluh lantak, hingga habis terbakar oleh panasnya api pengorbanan," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-6 dalam Kunjungannya ke Dapil-7 bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara, Selasa (23/1/2024). 

Turut hadir antara lain, Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Noor Tamami, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Teguh Handoko, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Karsono. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai wadah resmi tempat bernaung para guru, keberadaan PGRI harus tetap solid dan jangan sampai terpecah belah. Sehingga bisa terus menjadi lokomotif dalam memajukan kehidupan pendidikan di Indonesia. Termasuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran pendidikan yang terdapat dalam APBN. 

"Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan dalam APBN sudah dialokasikan sebesar 20 persen. Dalam APBN 2024, jumlahnya mencapai sekitar Rp 660,8 triliun. Namun langkah tersebut tidak serta merta dapat mendongkrak kualitas pendidikan di tanah air. Sehingga perlu ada evaluasi dan pembenahan dalam distribusi anggaran pendidikan, agar benar-benar tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan," jelas Bamsoet. 

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (Unhan), Universitas Borobudur, UT dan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) ini menerangkan, tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara, telah mewariskan buah pikiran yang selalu dapat kita jadikan rujukan dalam konsep pendidikan dan kepemimpinan nasional. Semboyan ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan/contoh), ing madyo mbangun karso (di tengah memberikan motivasi/semangat), dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberikan dorongan), menggambarkan pentingnya peran guru sebagai teladan, motivator, dan sekaligus generator. "Saya meyakini jika setiap guru menerapkan prinsip pendidikan sebagaimana diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pendidikan nasional akan melahirkan sumberdaya-sumberdaya manusia yang tidak sekedar memiliki keunggulan kognitif dan daya saing. Namun jauh lebih fundamental, yaitu sumberdaya manusia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan," pungkas Bamsoet. (*/kg)

Baca Juga :