"Pemimpin Purworejo ke Depan Harus Lebih Berinovasi"

Kabupaten Purworejo Masih dalam Zona Merah Ekstrem Kemiskinan 

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - Menjadi keprihatinan bersama semua komponen masyarakat Kabupaten Purworejo, pasalnya saat ini Kabupaten Purworejo masih dalam kategori daerah miskin ekstrem. Hal itu sesuai data yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo  di urutan ke-31 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang masuk dalam zona merah ekstrem kemiskinan. Tak pelak, Kabupaten Purworejo sangat membutuhkan berbagai inovasi dalam pembangunannya agar bisa lepas dari kemiskinan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo saat diwawancarai awak media,  setelah acara Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan masyarakat se-Kabupaten Purworejo, Sabtu 9 November 2024. FGD digelar di kediaman salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo Slamet Riyanto SIP di Desa Karangtalun Kecamatan Ngombol. Selain menampung aspirasi masyarakat, FGD juga dimeriahkan penampilan kuda lumping Turonggo Seto dari Dukuh Gumuk Desa Piji Kecamatan Bagelen. 

“Kabupaten Purworejo itu masih dalam zona merah ekstrem kemiskinan. Kami juga berkomitmen untuk Purworejo terlepas dari daerah kemiskinan ekstrem,” kata Imam. Menurut Imam, penyebab kemiskinan dari berbagai hal, seperti imbas saat pandemi lalu. "Pada pandemi, kita susah untuk melakukan program-program karena semua program yang dimiliki pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun daerah itu terfokus untuk menangani pandemi Covid. Imbasnya juga, ada menjadikan orang jadi di-PHK, yang bergerak di bidang wisata juga mati. Tentunya berimbas sampai sekarang, sekarang sudah agak mulai lagi perekonomian. Semoga dengan jalannya perekonomian ini dan  dengan adanya pemerintah yang baru, Pak Prabowo, harapannya kita bisa mengeluarkan Kabupaten Purworejo dari kemiskinan,” urai Imam.  

Dikatakan, Kabupaten Purworejo menjadi miskin juga karena kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),  selama ini Kabupaten Purworejo untuk keuangaan banyak ditopang dari pemerintah pusat, baik melalui dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK). 

“Ada dana bagi hasil, tapi PAD kita masih kurang. Sehingga di situlah kurangnya perputaran uang di Kabupaten Purworejo ini sehingga perkembangan baik itu dunia usaha, dunia pertanian dan sebagainya masih kurang," kata dia. 

Masih kata Imam, pemimpin Kabupaten Purworejo ke depan harus lebih banyak  berinovasi melakukan hubungan, baik itu dengan pemerintah pusat dan provinsi, supaya bisa memberikan anggaran yang lebih untuk pembangunan di Kabupaten Purworejo, baik untuk pembangunan secara infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya. “Program ketahanan pangan Pak Prabowo, bagaimana pemerintah ke depan nanti bisa memanfaatkan momen ini untuk program-program yang berkaitan dengan progran ketahanan pangan yang bisa dibawa ke Kabupaten Purworejo,". "Kabupaten Purworejo juga punya laut yang memiliki potensi, supaya bagaimana nanti pemerintah baru bisa memanfaatkan momentum ketahanan pangan," tegas Imam. 

Termasuk bagi para pelaku usaha, para kontraktor diharapkan juga bisa memanfaatkan peluang yang ada baik dari pusat maupun provinsi, untuk membawa pembangunan infrastruktur ke daerah. Imam mengaku, banyak permasalahan yang disampaikan masyarakat, masyarakat di desa-desa banyak yang menginginkan bantuan dari pemerintah provinsi, karena bantuan dari kabupaten tidak cukup. "Kami yang ada di Provinsi Jawa Tengah juga harus bisa membantu ke Kabupaten Purworejo. Tahun ini saja DPRD Jateng telah memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten dengan jumlah tiga titik dan untuk bantuan desa ada sebanyak 64 desa," tutup Imam. (*/kj)

Baca Juga :