Titiek Soeharto Dorong BUMN Khusus Pakan dan Subsidi bagi Peternak serta Pembudidaya

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan pakan ternak dan ikan. Komisi IV juga akan mengusulkan subsidi pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan, sebagaimana subsidi pupuk bagi petani.

“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan,” ujar Titiek Soeharto usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, persoalan pakan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan peternak dan pembudidaya ikan. Karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan pakan perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

“Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani,” tegasnya.

Titiek juga berharap pembangunan pabrik pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi diperluas ke berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Dengan demikian, kebutuhan pakan ternak dan ikan dapat dipenuhi secara lebih merata.

Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyebut Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kemenko Pangan, Badan Pangan, dan Danantara, terkait rencana pembentukan BUMN khusus pakan.

Selain pembentukan BUMN, Komisi IV akan mendorong pemerintah memberikan subsidi pakan untuk meringankan beban biaya produksi peternak dan pembudidaya ikan.

“Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan,” ungkapnya.

Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi yang disampaikan dalam diskusi bersama Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta para pembudidaya dan penyuluh perikanan. Dalam pertemuan itu, perwakilan penyuluh menyebut hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya terserap untuk membeli pakan. Bahkan, harga pakan telah naik empat kali sepanjang tahun ini, sementara harga jual ikan tidak mengalami kenaikan serupa.

Di sisi lain, Titiek mengapresiasi capaian BPBAT Mandiangin dalam pembenihan ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida.

“Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida,” tambahnya.

Ia menilai kapasitas BPBAT Mandiangin perlu diperkuat melalui pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) serupa di provinsi lain. Saat ini, balai tersebut menjadi satu-satunya fasilitas sejenis di Kalimantan yang memasok kebutuhan benih ke berbagai wilayah di pulau tersebut.

“Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya saat ini tersebar di 15 lokasi di seluruh Indonesia. KKP juga tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.

Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta kemitraan dengan pelaku usaha perikanan.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *