Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan penentuan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam studi kelayakan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan.
Ia menilai PLTN dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi energi baru dan terbarukan sekaligus mendukung percepatan transisi energi nasional. Kehadiran pembangkit ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
“Salah satu alternatif untuk diversifikasi energi, energi baru dan energi terbarukan, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kita sudah minta serius agar dilakukan studi-studi untuk pertama memilih teknologi yang tepat, karena teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir itu berkembang. Jadi supaya dipilih yang terbaru dan aman,” ujar Ramson usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ramson menambahkan, perencanaan pembangunan PLTN juga harus mencakup kesiapan regulasi, kelembagaan pengawasan, serta dukungan anggaran sejak tahap awal. Menurutnya, sistem pengawasan dan mitigasi risiko perlu terintegrasi dalam perencanaan untuk menjamin keselamatan operasional PLTN.
“Makanya nanti di dalam studi-studi itu, dalam membuat juga perencanaan anggaran, itu sudah dikombinasikan, baik perencanaannya, anggarannya. Di dalam perencanaan sudah termasuk dan anggaran persiapan pengawasan nantinya. Kedua lokasi yang aman, yang tidak menimbulkan gangguan-gangguan, misalnya mengurangi dampak dari potensi seperti gempa bumi,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai gambaran, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 500 megawatt (MW). Kapasitas tersebut direncanakan terbagi menjadi 250 MW di wilayah Sumatera-Bangka pada 2032 dan 250 MW di Kalimantan pada 2033.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa pengoperasian PLTN membutuhkan dukungan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu. Sebanyak 15 persen tenaga kerja diproyeksikan merupakan tenaga ahli khusus ketenaganukliran, sedangkan 85 persen lainnya berasal dari bidang rekayasa dan industri pendukung.
