Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal turut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri. Saat ini, penanganan kasus tersebut telah berjalan melalui aparat penegak hukum.
Pejuang Politik Gerindra itu mengatakan, persoalan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum mengetahui apakah Presiden memberikan perhatian atau instruksi khusus karena tidak hadir dalam pertemuan itu.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya atensi khusus Presiden, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti substansi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.
Selain itu, Dasco menyebut RUU Penyadapan berpotensi menjadi salah satu agenda legislasi DPR pada masa sidang mendatang. Menurutnya, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut segera dilakukan.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.
Meski demikian, ia menegaskan DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan internal sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.
