Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (6/11/2026). Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan penghormatan antar lembaga, terlebih agenda kunjungan telah disampaikan sejak satu bulan sebelumnya.
Bambang menegaskan, kunjungan kerja tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, pariwisata, serta pemberdayaan UMKM.
“Tolong sampaikan ke Pak Gubernur, ini tidak punya etika. Tidak etis, kami tidak bisa terima seperti ini. Mereka-mereka ini sama dengan setingkat dengan gubernur. Deputi pangkatnya sama dengan bintang tiga, Dirjen sama dengan bintang tiga, gubernur juga bintang tiga,” tegas Bambang.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, kehadiran gubernur setidaknya untuk menyambut rombongan selama beberapa menit merupakan bentuk penghormatan terhadap lembaga negara dan mitra pemerintah pusat.
“Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mengingatkan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan yang baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau 2,5 persen dari total penyaluran nasional. Menurutnya, angka tersebut belum sebanding dengan potensi ekonomi Sumatera Selatan.
Ia menilai KUR merupakan instrumen penting untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan dengan bunga terjangkau. Terlebih, pemerintah telah memberikan kemudahan berupa bunga KUR sebesar 6 persen dan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan.
“Ini bukti bahwa pemerintah daerah kurang perhatian terhadap rakyat kecil, karena KUR-nya penting untuk kepentingan rakyat,” kata Bambang.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi dengan perbankan agar penyaluran KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil.
Bambang menjelaskan, kunjungan kerja Komisi VII turut membawa sejumlah mitra kementerian dan lembaga untuk membahas berbagai agenda strategis, mulai dari optimalisasi KUR, pengembangan kawasan industri, pembinaan desa wisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga percepatan proyek Pelabuhan Tanjung Carat.
Namun, pertemuan tersebut akhirnya ditunda karena ketidakhadiran gubernur. Padahal, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menjelaskan bahwa Gubernur Herman Deru tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena sedang melaksanakan kegiatan Safari Jumat bersama masyarakat.
Bambang berharap ke depan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat lebih diperhatikan. Menurutnya, kunjungan kerja DPR RI bersama kementerian dan lembaga bukan sekadar agenda formal, melainkan upaya memperjuangkan program pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
