Komisi IV DPR RI meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperjelas program prioritas, kebutuhan anggaran, dan target kinerja Tahun Anggaran 2027. Kejelasan tersebut diperlukan agar penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi agenda awal Komisi IV dengan BOPPJ sebagai mitra kerja baru.
Titiek Soeharto sapaan akrabnya menjelaskan, RDP tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 serta Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada 10 November 2026.
Sebagai mitra kerja baru, BOPPJ diminta memaparkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025. Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai pola koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa.
“Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir,” ujar Srikandi Gerindra tersebut.
Dalam paparannya, BOPPJ mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,1 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut direncanakan untuk belanja operasional dan dukungan manajemen, serta belanja non operasional guna mendukung pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Salah satu agenda strategis BOPPJ adalah percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer yang mencakup lima provinsi. Proyek tersebut dirancang sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan lingkungan.
Titiek menegaskan, keberadaan BOPPJ diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.
“Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui RDP perdana ini, Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mencermati arah kebijakan, kesiapan program, serta kebutuhan pendanaan BOPPJ. Dengan demikian, pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.


