Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas di Tingkat I

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi hasil penyelesaian pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyampaikan pendapat akhir.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke tahap selanjutnya. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi menyetujui kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Dalam pandangan mini fraksi, sejumlah catatan turut disampaikan, antara lain terkait pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan pengawas aset guna memastikan pelaksanaan perampasan aset berjalan akuntabel.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman melaporkan bahwa Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Panja juga menyerap aspirasi masyarakat dan masukan para ahli untuk memastikan RUU tersebut mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman menjelaskan, terdapat sepuluh pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya penegasan prinsip dan asas perampasan aset, pengaturan ruang lingkup tindak pidana serta kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Selain itu, RUU mengatur optimalisasi pengembalian aset kepada korban dan pemanfaatannya bagi masyarakat, pembentukan badan pengelola aset, pengawasan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin transparansi.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta masyarakat.

Usai persetujuan bersama, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai penanda selesainya Pembicaraan Tingkat I.

Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *