DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan bagi negara dan masyarakat.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU ini disusun karena upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya yang merugikan negara dan masyarakat, dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja dilakukan ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Habiburokhman menegaskan, seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses tersebut melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman resmi dpr.go.id.
Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasilnya, jumlah pasal dalam rancangan bertambah dari semula 67 menjadi 74 pasal. Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan pengaturannya.
Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas, sekaligus memperluas cakupan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
Kedua, prosedur perampasan aset melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini disertai pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen, didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
RUU tersebut juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana mencakup tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Seluruh tahapan dirancang dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini juga mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang menyediakan jejak audit permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk memulihkan keuangan negara dan kerugian masyarakat. Pengembalian aset juga diprioritaskan kepada korban, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, serta para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa yang berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut. Ia secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.
Melalui pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmen menghadirkan instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan bagi kepentingan negara dan masyarakat.


