Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan optimal. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah menghadirkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dikawal agar tujuan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dapat tercapai.
“Bagi Komisi VIII, program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo harus disambut baik oleh kita semua sebagai jalan ikhtiar memutus mata rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Alimudin.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja, khususnya Kementerian Sosial RI. Peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan pelaksanaan pembelajaran, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta kendala yang dihadapi sekolah.
Menurut Alimudin, pengawasan tidak hanya menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas serta keberlanjutan proses pendidikan.
“Kami ingin melihat secara langsung kesiapan dan pelaksanaan program, memastikan fasilitas yang telah dibangun secara permanen dan digunakan mulai tahun ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraannya,” jelas Alimudin.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas menjadi contoh kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang adil. Setiap anak, menurutnya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan lebih baik.
“Kita ingin anak-anak Indonesia cerdas bersama, tumbuh setara, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan menyampaikan bahwa pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas melayani 340 peserta didik dari jenjang SD hingga SMA. Jumlah tersebut termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen dan 49 siswa dari Sekolah Rakyat Rintisan di Baturraden.
Meski demikian, sekolah masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum tersedianya kanopi di beberapa area, belum terpenuhinya kebutuhan seragam dan sepatu siswa, serta kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru agama dan muatan lokal.
Selain itu, distribusi buku pembelajaran masih menunggu pengiriman dari pemerintah pusat, sedangkan pengajuan lembar kerja siswa (LKS) belum mendapat persetujuan. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
Dedy menegaskan, dukungan dan pengawasan diperlukan agar Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
