KABARINDONESIA.co.id – Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan terbuka yang sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Gibran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia, Gibran mengungkapkan bahwa keputusan mengundurkan diri telah melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia menyebut kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan.
Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ujar Gibran.
Ia mengakui keputusan tersebut bukan sesuatu yang mudah. Namun, menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan besar ketika kepentingan negara membutuhkan hal tersebut.
More Read
“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, termasuk munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI terkait polemik persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran.
Gibran Tegaskan Pengunduran Diri Bukan karena Polemik Ijazah
Salah satu bagian penting dalam pernyataan Gibran adalah penegasan mengenai alasan pengunduran dirinya. Ia secara khusus membantah bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan ijazah.
More Read
Gibran bahkan mengulangi penegasan tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Menurut Gibran, demokrasi Indonesia perlu ditata lebih baik, sementara administrasi pemerintahan harus semakin mampu memberikan kepastian.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan karena persoalan dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonannya sebelumnya berkembang menjadi perdebatan politik dan hukum.
Gibran juga menegaskan bahwa keputusan mundur bukan merupakan bentuk ketidaksanggupan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Sebaliknya, ia menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang diambil untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan agar dapat bekerja lebih tenang, utuh, dan fokus.
More Read
“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” tuturnya.
Cerita Awal Gibran Menerima Tawaran Mendampingi Prabowo
Dalam pernyataan tersebut, Gibran juga menceritakan kembali awal perjalanan politiknya hingga menjadi Wakil Presiden.
Ia mengungkapkan bahwa tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto datang pada September 2023. Saat itu, Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tengah menjalankan sejumlah program pembangunan di kota kelahirannya.
Gibran mengaku sempat mengalami pergulatan batin sebelum menerima tawaran tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan pembangunan yang telah dirintis selama menjabat sebagai wali kota.
Ia juga harus memikirkan berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan serta konsekuensi politik dari keputusan tersebut.
Gibran mengakui keputusan untuk menerima tawaran itu membuat dirinya harus menghadapi kemungkinan berseberangan dengan partai politik yang selama ini telah membimbing dan membesarkannya.
Namun, menurut dia, tawaran tersebut datang dengan niat baik dan membawa pesan mengenai keberlanjutan pembangunan bangsa, pentingnya merangkul generasi muda, serta menyatukan berbagai elemen masyarakat.
“Anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas,” kata Gibran menggambarkan keyakinannya ketika menerima tawaran tersebut.
Ia menyadari bahwa perjalanan sebagai Wakil Presiden tidak akan selalu berjalan mulus. Kritik, pro dan kontra, serta berbagai harapan masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima oleh seorang pemimpin.
Akui Banyak Kritik dan Harapan Masyarakat Belum Terpenuhi
Gibran tidak menampik bahwa selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi.
Ia menyebut kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila selama menjalankan amanah masih terdapat banyak kekurangan.
Ia meminta maaf atas harapan masyarakat yang belum dapat diwujudkan, persoalan yang belum terselesaikan, maupun pihak-pihak yang mungkin merasa terluka akibat keterbatasannya.
“Saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya,” ujarnya.
Permohonan maaf tersebut disampaikan sebagai bagian dari penutup perjalanan Gibran di pemerintahan, setelah menerima kepercayaan untuk mendampingi Prabowo dalam kepemimpinan nasional.
Pesan Khusus Gibran kepada Generasi Muda Indonesia
Selain menyampaikan permohonan maaf, Gibran memberikan pesan khusus kepada anak-anak muda Indonesia.
Ia meminta generasi muda tidak merasa minder karena usia maupun keterbatasan yang dimiliki. Menurutnya, usia muda bukan penghalang untuk mewujudkan cita-cita dan memberikan kontribusi bagi bangsa.
“Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” ucapnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu bagian yang ditekankan Gibran dalam pernyataan pengunduran dirinya.
Ia juga menyampaikan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin saat ini, tetapi juga oleh bagaimana bangsa mempersiapkan generasi yang akan memimpin pada masa mendatang.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan dan kepemimpinan nasional harus menjadi perhatian bersama.
Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo dan Jajaran Kabinet
Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepadanya.
Ia mengapresiasi kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan serta bekerja bersama dalam mengawal berbagai program prioritas nasional.
Gibran juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh pihak yang pernah bekerja bersama selama dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden.
Ucapan terima kasih secara khusus turut disampaikan kepada para relawan yang selama ini memberikan dukungan dan berjalan bersama dirinya serta Prabowo.
“Semoga apa yang pernah kita kerjakan bersama menjadi bagian kecil dari perjalanan besar bangsa Indonesia,” katanya.
Gibran kemudian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa berakhirnya jabatan bukan berarti berakhirnya kecintaan terhadap Indonesia.
“Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir. Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apa pun kondisinya,” ujar Gibran.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Pengunduran diri Gibran tidak hanya disampaikan melalui pernyataan terbuka. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran juga mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB. Pertemuan dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani mengatakan Gibran tidak banyak menyampaikan penjelasan mengenai alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan.
Muzani juga menyebut surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
Rapat Paripurna DPR Terkait Usulan Pemakzulan Dibatalkan
Pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan dinamika politik di DPR RI yang sebelumnya tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi politik sebelumnya telah mengusulkan penggunaan HMP terkait persoalan yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut berkembang di tengah polemik mengenai persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran.
Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas agenda tersebut akhirnya dibatalkan.
Pembatalan dilakukan setelah adanya keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR.
Perkembangan pengunduran diri Gibran membuat agenda politik tersebut mengalami perubahan. Sejumlah anggota DPR menilai pembahasan HMP tidak lagi relevan apabila Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan yang menjadi objek usulan.
Meski demikian, pengunduran diri dan proses HMP merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda. Pengunduran diri Gibran selanjutnya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR mulai menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
Ahmad Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Kedua nama tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena pemerintahan harus menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan 2024–2029 berakhir.
Gibran menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan, kritik, doa, dan pelajaran yang telah diberikan selama dirinya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden.
“Saya Gibran Rakabuming Raka, terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” pungkasnya.
