Cegah TPPO dan Eksploitasi Pekerja MIgran, Asep Romy Romaya Minta Negara Perkuat Perlindungan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Hal ini menyusul langkah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 12–13 November 2026 yang menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan penempatan PMI bermasalah. KP2MI mencabut izin usaha PT Alfa Nusantara Perdana (ANP) dan menghentikan sementara kegiatan usaha penempatan PT Ceger Sari Buana selama tiga bulan. Menurut Asep Romy, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penempatan PMI secara menyeluruh, mulai dari perekrutan di dalam negeri hingga perlindungan pekerja selama berada di negara tujuan.

“Praktik TPPO dan penempatan PMI secara nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Di balik praktik tersebut ada keselamatan, masa depan, bahkan nyawa warga negara yang dipertaruhkan. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.

Asep Romy menekankan empat langkah yang perlu diperkuat pemerintah. Pertama, memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), termasuk pemeriksaan legalitas, proses perekrutan, dan pemenuhan kewajiban perusahaan. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin, sementara pihak yang terlibat TPPO harus diproses hukum.

Kedua, memperluas edukasi kepada masyarakat terkait prosedur dan informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi. Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta pemerintah memperketat pemeriksaan dokumen dan legalitas penempatan, mulai dari identitas, perjanjian kerja, visa, hingga izin kerja (working permit). “Kami menilai ini penting untuk memastikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan dan tidak menempatkan PMI dalam situasi rentan terhadap eksploitasi maupun persoalan hukum,” ucapnya.

Keempat, memastikan pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja migran selama bekerja di luar negeri. Perlindungan harus mencakup kepastian kontrak, upah sesuai perjanjian, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pengaduan, serta pendampingan ketika pekerja menghadapi persoalan dengan pemberi kerja.

Selain itu, Asep Romy mendorong penguatan sinergi KP2MI, Kepolisian RI, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, BP3MI, hingga pemerintah desa dalam mencegah dan menangani TPPO. Menurutnya, pemerintah daerah dan desa memiliki peran strategis dalam mendata calon PMI, mengawasi aktivitas perekrutan, menyebarluaskan informasi lowongan kerja resmi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia berharap penindakan terhadap perusahaan bermasalah tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga diikuti dengan pemenuhan hak dan pemulihan bagi calon PMI maupun pekerja migran yang terdampak.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *