Dasco: 80 Persen Aspirasi Warga Pati Terakomodasi dalam UU Perampasan Aset

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) turut mendorong DPR RI dalam memperjuangkan pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset. Ia menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut telah terakomodasi dalam UU tersebut.

Hal itu disampaikan Dasco saat memberikan keterangan kepada awak media usai menerima audiensi Supriyono alias Botok bersama jajaran AMPB dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengapresiasi aspirasi dan masukan masyarakat Pati. Menurutnya, semangat masyarakat dalam menyuarakan kepentingan rakyat turut mendorong DPR RI memperjuangkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat.

“Kami menerima rombongan dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian pencanangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodasi di undang-undang,” ujar Dasco.

Dalam pertemuan tersebut, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa semangat pembentukan UU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada DPR RI. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, termasuk pemulihan kerugian masyarakat akibat berbagai tindak kejahatan.

Dasco mencontohkan, melalui mekanisme perampasan aset, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat ditindaklanjuti meskipun pelaku kejahatan melarikan diri. Selain tindak pidana korupsi, ia menyoroti berbagai kejahatan yang kerap merugikan masyarakat kecil, seperti penipuan berkedok investasi, penipuan perjalanan ibadah umrah, hingga judi online.

“Kalau misalnya koruptor lari itu harta benda tetap bisa dirampas. Lalu kemudian beberapa kejahatan selain tindak pidana korupsi yang biasanya kemudian memakan korban rakyat kecil, seperti kadang-kadang ditipu oleh travel umrah atau investasi bodong. Bahkan bandar judi online pun hartanya bisa dirampas,” jelasnya.

Dasco berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil. Ia mencontohkan, aset hasil kejahatan investasi bodong maupun penipuan perjalanan umrah dapat ditindaklanjuti untuk membantu pemulihan kerugian korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jadi kalau nanti ada investasi bodong, travel umroh bodong misalnya, itu penegakan hukumnya langsung dilakukan dan hartanya dirampas untuk kemudian langsung diganti kepada rakyat kecil yang biasanya menjadi korban,” ungkap Dasco.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *