Dasco Kawal Aspirasi Driver Online, Dorong Sinkronisasi Regulasi dan Kepastian Tarif

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) untuk menindaklanjuti aspirasi pengemudi transportasi daring roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Koordinasi tersebut dilakukan guna mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi, terutama terkait pengaturan tarif serta layanan pengantaran barang dan makanan.

Usai menerima perwakilan FDTOI, Dasco menjelaskan bahwa pengaturan tarif transportasi daring roda dua dan roda empat memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Sementara itu, pengaturan tarif layanan pengantaran barang dan makanan tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, tetapi juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Berbagai aspirasi yang kemudian disampaikan antara lain tarif yang sudah atau tidak naik, lalu kemudian penaksiran tarif roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di Pemerintah Daerah, lalu kemudian barang dan makanan yang diatur di kementerian lain selain perhubungan yaitu Kementerian Komdigi,” ujar Dasco usai pertemuan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut mengungkapkan, pihaknya telah meminta kementerian terkait untuk menerima perwakilan FDTOI agar berbagai aspirasi dan masukan dapat dibahas secara langsung.

“Saya sudah minta kepada Kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Tadi sudah tersambung dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” ungkapnya.

Selain itu, Dasco memastikan DPR RI akan mengawal sinkronisasi pembahasan regulasi transportasi daring. Hal ini mengingat terdapat dua rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan, yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibahas Komisi V DPR RI serta RUU tentang Transportasi Online yang menjadi ranah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V dan Baleg agar pembahasan kedua regulasi berjalan selaras. Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih aturan sekaligus memastikan kedua undang-undang dapat saling melengkapi.

“Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait. Sehingga kemudian antara undang-undang yang satu dan yang lain tidak ada kemudian tumpang tindih, bahkan undang-undang satu dan undang-undang yang lain itu bisa saling menguatkan untuk kepentingan daripada masyarakat,” tegas Dasco.

Dasco juga mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan untuk memperjelas pengaturan transportasi daring, termasuk layanan pengantaran barang dan makanan.

“Iya, PP turunan nanti kita akan minta agar dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba asistensikan di dalam perundang-undangan dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” pungkasnya.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *