Sugiat Santoso Minta Bakom dan KSP Optimalkan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk mengevaluasi dukungan kelembagaan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rapat tersebut difokuskan pada pengawalan tindak lanjut program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso.

Dalam pembukaan rapat, Sugiat menegaskan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran kedua lembaga sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas komunikasi dan penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden,” ujar Sugiat saat membuka rapat.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komisi XIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap tata kelola lintas sektoral, khususnya penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga perlu mencermati penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya sebelum mempersilahkan Kepala Bakom RI dan Plt. Kepala Staf Kepresidenan memaparkan kinerja serta rencana kerja masing-masing lembaga.

Dalam paparannya, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan sejumlah capaian kinerja KSP sepanjang Januari hingga 16 November 2026. Capaian tersebut meliputi penyusunan 61 dokumen rekomendasi kebijakan kepada Presiden, 697 dokumen Monitoring Program dan Isu Harian (MPIH), pemantauan 563 rencana aksi melalui Sismonev, 175 verifikasi lapangan, serta 1.775 rapat koordinasi dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Dari sisi anggaran, KSP memiliki pagu anggaran 2026 sebesar Rp113,71 miliar dengan realisasi mencapai 82,07 persen atau Rp93,32 miliar per 16 November 2026. Sementara itu, pagu awal anggaran 2027 tercatat sebesar Rp57,28 miliar, dengan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp80,31 miliar.

Sementara itu, Bakom RI memaparkan pelaksanaan mandat orkestrasi komunikasi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025. Sejumlah capaian yang disampaikan antara lain sekitar 99 juta tayangan pada akun Instagram dan TikTok Bakom, lebih dari 1.050 siaran pers, serta 502 penampilan juru bicara di televisi, radio, dan siniar sejak Juni hingga pertengahan November 2026.

Selain itu, Bakom RI mencatat 564 agenda koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menghasilkan jangkauan tayangan komunikasi nasional sekitar 297 juta.

Dalam evaluasinya, Bakom RI turut menyoroti pemerataan informasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyederhanaan penyampaian kebijakan agar lebih mudah dipahami masyarakat, serta rencana penguatan tata kelola komunikasi berbasis data dan penghimpunan aspirasi publik pada 2027.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *