Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan bagi masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional membuat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal perlu dipercepat. Selain itu, ribuan usulan bantuan pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu juga perlu segera dituntaskan.
Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM mempercepat pembangunan PLTS komunal di kawasan pesisir OKI. Menurutnya, kebutuhan listrik di wilayah tersebut cukup besar, mengingat terdapat desa dengan jumlah penduduk yang mencapai ribuan kepala keluarga (KK).
“Di daerah Sumatera Bagian Selatan ini juga ada seperti di OKI, ada daerah-daerah pesisir yang tidak bisa dijangkau dengan tiang listrik, (kami minta) prosesnya bisa dipercepat. Karena di sana ternyata kepadatan penduduknya cukup tinggi, ada yang satu kecamatan atau satu desa itu bahkan bisa sampai 1.800 KK. Jadi memang PLTS komunal ini sangat dinantikan,” ujar Dewi usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT PLN UID S2JB di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).
Selain mendorong penyediaan listrik melalui skema off-grid, Dewi juga meminta percepatan penyelesaian program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Ia menyebut masih terdapat sekitar 2.000 usulan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang perlu mendapat perhatian.
“Selain program listrik desa, ada juga namanya program bantuan pasang listrik gratis, BPBL, yang sekarang juga masih berlanjut. Kita juga tadi meminta untuk data yang sudah masuk, ada sekitar 2.000 yang masih harus diperhatikan, dan kita berharap harus bisa dikerjakan sesuai target sebelum akhir tahun,” ungkapnya.
Dewi berharap usulan tersebut dapat direalisasikan sesuai target sebelum akhir 2026. Menurutnya, percepatan program elektrifikasi perlu didukung pemantauan langsung agar kebutuhan masyarakat yang belum menikmati akses listrik dapat teridentifikasi.
Ia menjelaskan, Komisi XII DPR RI kerap melakukan pemantauan saat berkunjung ke daerah pemilihan. Melalui kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat diserap secara langsung, termasuk dari kepala desa dan kepala dusun mengenai wilayah yang belum terjangkau layanan listrik.
Dewi berharap pengawalan terhadap program listrik desa, PLTS komunal, dan BPBL dapat mempercepat pemerataan akses listrik di Sumatera Bagian Selatan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan terpencil dapat memperoleh akses energi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.


